Samarinda, 18 November 2025 — Wakil Gubernur Kalimantan Timur (Kaltim), Seno Aji, menegaskan perlunya penguatan intervensi spesifik dan sensitif guna menurunkan prevalensi stunting, terutama di daerah yang masih mencatat angka tinggi. Pernyataan tersebut disampaikan saat memberikan arahan pada Rapat Koordinasi Percepatan Penurunan Stunting yang digelar di Samarinda, Selasa.
Menurut Wagub, sejumlah wilayah di Gelay88 masih menghadapi tantangan serius dalam menurunkan angka stunting. Dua di antaranya adalah Kabupaten Kutai Timur dan Kota Balikpapan, yang hingga kini prevalensinya masih berada di atas angka rata-rata provinsi maupun nasional.
“Daerah-daerah ini memerlukan perhatian khusus agar tingkat prevalensi stunting di Kaltim bisa benar-benar berada di bawah angka nasional,” tegas Seno Aji.
Meski demikian, Wagub juga menyampaikan apresiasi terhadap tiga daerah yang berhasil mencatat penurunan stunting secara signifikan. Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) mencatat angka 14,2 persen, jauh lebih rendah dibandingkan rata-rata provinsi. Keberhasilan ini, menurutnya, dipicu berbagai inovasi di tingkat lokal, termasuk aktivasi posyandu secara lebih kreatif dan menyeluruh.
Kota Samarinda turut mencatat progres positif dengan angka prevalensi stunting turun menjadi 20,3 persen. Kota Bontang juga menunjukkan perbaikan signifikan, berhasil menekan angka stunting hingga mencapai 20,7 persen, meski merupakan wilayah dengan aktivitas industri tinggi.
“Kami berterima kasih kepada Kutai Kartanegara, kemudian Bontang dan Samarinda. Ketiganya berhasil menurunkan angka stunting,” ujar Wagub Seno.
Mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang percepatan penurunan stunting, Wagub Seno menjelaskan bahwa upaya nasional bertumpu pada dua pilar utama: intervensi spesifik dan intervensi sensitif. Intervensi spesifik diarahkan pada penyebab langsung stunting, seperti kekurangan gizi dan masalah kesehatan pada ibu serta anak. Upaya ini memerlukan aksi masif dari Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait, termasuk layanan kesehatan dasar.
Sementara itu, intervensi sensitif melibatkan berbagai sektor di luar kesehatan, seperti penyediaan sanitasi layak, akses air bersih, serta edukasi kepada keluarga dan masyarakat. Kolaborasi lintas sektor, menurut Seno, merupakan kunci dalam mempercepat penanganan stunting secara menyeluruh.
Wagub juga menyoroti tantangan teknis dalam pengukuran stunting, terutama pada kelompok usia 0–11 bulan. Ia menjelaskan bahwa hasil pengukuran pada usia tersebut masih sangat fluktuatif sehingga memerlukan pemantauan intensif.
“Anak usia di bawah satu tahun sering kali terlihat tidak sesuai standar, tetapi setelah mendapatkan penanganan dari orang tua dan fasilitas kesehatan, mereka dapat tumbuh dengan cepat,” jelasnya.
Dengan memperkuat koordinasi antarinstansi dan memastikan intervensi tepat sasaran, Pemerintah Provinsi Kaltim optimistis dapat mencapai target nasional penurunan stunting sekaligus mewujudkan generasi masa depan yang lebih sehat dan unggul di Benua Etam.